Pada 21 Mei 2025, tepat 27 tahun sejak lengsernya Soeharto, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara Terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia (Perpres 65/2025). Koalisi menilai Perpres 66/2025 tidak…
Catatan Diskusi Publik “Memperluas Kewenangan dan Memperkuat Pengawasan (Kritik RUU Kejaksaan, RUU Polri dan RUU TNI)” Fakultas Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Kamis, 20 Maret 2025 Diskusi dilaksanakan di Aula Pertemuan Fakultas Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, yang dihadiri oleh…
11 Mei 2025 KOMPAS.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, pengerahan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan melanggar sejumlah regulasi yang ada. Mereka menilai, pengerahan seperti ini semakin menguatkan adanya intervensi militer di ranah sipil, khususnya di wilayah penegakan hukum.…
11 Mei 2025 Panglima TNI menerbitkan telegram yang memerintahkan penempatan pasukan pengamanan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyesalkan telegram Panglima TNI berwarkat 5 Mei 2025. Isinya, perintah penyiapan dan pengerahan alat kelengkapan dukungan…