Kamis, 12 Juni 2025 Pengakuan mantan Camat Gajahmungkur, Kota Semarang, Ade Bhakti Ariawan, ikut mengantar penyerahan uang Rp350 juta kepada Kanit Tipikor Polrestabes Semarang dan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tidak boleh dianggap angin lalu. Pengakuan Ade Bhakti Ariawan…
Jakarta, tvOnenews.com – Publik tengah dihebohkan dengan adanya pengakuan mantan camat di Semarang yang menyerahkan uang setoran kepada sejumlah penegak hukum dalam persidangan kasus suap eks Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu. Direktur Democratic Judical Reform (De Fure), Bhatara Ibnu Reza…
JAKARTA – Penambahan kewenangan jaksa dalam RUU Kejaksaan memicu polemik di masyarakat. Sebab penambahan kewenangan tersebut berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM. Hal itu terungkap dalam diskusi yang mengangkat tema “UU dan RUU Kejaksaan (Persimpangan antara Supremasi Kekuasaan dan Supremasi…
JAKARTA – Panglima TNI Agus Subiyanto mengeluarkan perintah penguatan pengamanan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia. Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/442/2025 tertanggal 6 Mei 2025. Dalam telegram tersebut, Panglima TNI mengerahkan…
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik perintah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang mengerahkan prajurit untuk mengamankan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia. Perintah itu dinilai telah bertentangan peraturan perundang-undangan…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai pengerahan personel TNI ke wilayah kejaksaan telah menyalahi aturan. TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai pengerahan personel TNI ke wilayah kejaksaan telah menyalahi aturan. Tugas dan fungsi TNI disarankan fokus pada aspek pertahanan dan…
Detiknews, 11 Mei 2025 Jakarta – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengerahkan prajurit TNI untuk penguatan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik pengerahan TNI untuk pengamanan kejaksaan ini.“Koalisi Masyarakat…
11 Mei 2025 KOMPAS.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, pengerahan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan melanggar sejumlah regulasi yang ada. Mereka menilai, pengerahan seperti ini semakin menguatkan adanya intervensi militer di ranah sipil, khususnya di wilayah penegakan hukum.…
11 Mei 2025 Panglima TNI menerbitkan telegram yang memerintahkan penempatan pasukan pengamanan di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyesalkan telegram Panglima TNI berwarkat 5 Mei 2025. Isinya, perintah penyiapan dan pengerahan alat kelengkapan dukungan…
Pemahaman keliru mengenai perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi salah satu masalah utama yang harus segera diatasi. Perubahan terhadap sistem peradilan pidana melalui hukum acara terus dilakukan melalui Revisi terhadap UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Para…