Kamis, 12 Juni 2025 Pengakuan mantan Camat Gajahmungkur, Kota Semarang, Ade Bhakti Ariawan, ikut mengantar penyerahan uang Rp350 juta kepada Kanit Tipikor Polrestabes Semarang dan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tidak boleh dianggap angin lalu. Pengakuan Ade Bhakti Ariawan…
Jakarta, tvOnenews.com – Publik tengah dihebohkan dengan adanya pengakuan mantan camat di Semarang yang menyerahkan uang setoran kepada sejumlah penegak hukum dalam persidangan kasus suap eks Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu. Direktur Democratic Judical Reform (De Fure), Bhatara Ibnu Reza…
Pada 21 Mei 2025, tepat 27 tahun sejak lengsernya Soeharto, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara Terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia (Perpres 65/2025). Koalisi menilai Perpres 66/2025 tidak…
Catatan Diskusi Publik “Memperluas Kewenangan dan Memperkuat Pengawasan (Kritik RUU Kejaksaan, RUU Polri dan RUU TNI)” Fakultas Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Kamis, 20 Maret 2025 Diskusi dilaksanakan di Aula Pertemuan Fakultas Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, yang dihadiri oleh…
JAKARTA – Penambahan kewenangan jaksa dalam RUU Kejaksaan memicu polemik di masyarakat. Sebab penambahan kewenangan tersebut berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan dan pelanggaran HAM. Hal itu terungkap dalam diskusi yang mengangkat tema “UU dan RUU Kejaksaan (Persimpangan antara Supremasi Kekuasaan dan Supremasi…
JAKARTA – Panglima TNI Agus Subiyanto mengeluarkan perintah penguatan pengamanan terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia. Perintah tersebut tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/442/2025 tertanggal 6 Mei 2025. Dalam telegram tersebut, Panglima TNI mengerahkan…
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik perintah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang mengerahkan prajurit untuk mengamankan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) di seluruh Indonesia. Perintah itu dinilai telah bertentangan peraturan perundang-undangan…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai pengerahan personel TNI ke wilayah kejaksaan telah menyalahi aturan. TEMPO.CO, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai pengerahan personel TNI ke wilayah kejaksaan telah menyalahi aturan. Tugas dan fungsi TNI disarankan fokus pada aspek pertahanan dan…
Detiknews, 11 Mei 2025 Jakarta – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengerahkan prajurit TNI untuk penguatan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengkritik pengerahan TNI untuk pengamanan kejaksaan ini.“Koalisi Masyarakat…
11 Mei 2025 KOMPAS.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, pengerahan prajurit TNI di lingkungan kejaksaan melanggar sejumlah regulasi yang ada. Mereka menilai, pengerahan seperti ini semakin menguatkan adanya intervensi militer di ranah sipil, khususnya di wilayah penegakan hukum.…